Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 miliar untuk pengendalian dan penanganan inflasi di daerah. Dana tersebut diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ada.
“Kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi agar bisa meningkatkan dan mempertahankannya,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan Kukar, Selasa (17/10/2023) di ruang serbaguna Kantor Bupati.
Menurut Edi, semua pihak bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh substansinya. Namun, setelah rakor harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan pada kelompok yang diberdayakan dan selalu dicek.
“Ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya. Dari perjalanan itu memberikan pelajaran bagi kita jika semuanya bekerja dengan satu arah, persoalan besar bisa dipecahkan dengan baik,” ujar Edi.
Edi menambahkan, pengendalian inflasi sangat erat dengan kondisi pangan, fenomena alam, dan adanya perang. Adanya kebijakan pemerintah pusat hingga daerah harus direspons cepat oleh Kukar terutama dinas terkait.
Kebijakan yang dilakukan secara nasional akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak dilakukan dengan baik, tentunya akan membawa pada situasi kondisi yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.
“Apa yang sudah kita capai, tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang,” tuturnya.
Edi juga menekankan kepada para camat, kepala desa, dan lurah agar bisa melihat situasi dengan baik untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan kepadanya. Supaya program pengendalian inflasi salah satu kegiatannya pangan murah betul-betul sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.
“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” pintanya.
Ia berharap dalam melaksanakan kegiatan pangan murah harus benar-benar ditetapkan titik-titiknya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Dipastikan yang membeli benar-benar masyarakat menengah ke bawah jangan sampai sasarannya tidak tepat.
“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan dengan baik. Tentu semua harus ada kerjasama yang baik dari semua stakeholder dan OPD terkait harus konsisten melakukannya sesuai dengan target yang ingin dicapai,” pungkasnya.(ADV/Diskominfo Kukar)
