Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Iriyanto, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib warga lokal di daerahnya jika Ibukota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.
Ia menilai, warga lokal perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing dengan orang-orang dari luar daerah yang akan datang ke IKN.
“Yang saya takutkan masyarakat lokal ini tidak bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Katakanlah orang luar ini karena keterdesakan wilayahnya pikirannya sudah pikiran pejuang,” ujar Iriyanto saat ditemui di kantornya, Rabu (18/10/2023).
Iriyanto mengatakan, hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang mengingatkan pentingnya persiapan SDM terutama warga lokal agar tidak mengalami nasib seperti Betawi.
“Betawi yang tadinya dari era kemerdekaan sampai era 60-an masih menguasai semua tanah milik dia tapi karena tidak ada perkembangan SDM-nya jadi tersingkir. Saya pernah naik taksi online di Jakarta itu kan pas macet ngobrol lah sama driver-nya tanya sampean orang asli mas, ditanya tinggalnya sudah di pelosok-pelosok pinggiran kota. Padahal leluhur-leluhurnya pasti di seputaran ibu kota,” tuturnya.
Iriyanto menambahkan, jika IKN terus berkembang pesat, akan banyak orang dari luar Kukar yang akan datang dan jumlahnya bisa melebihi penduduk asli.
“Tapi kalau mau lanjut kencang akan banyak yang datang dari luar Kukar dan pasti datangnya bakal berlipat-lipat. Karena kan Jokowi sudah menghitung kalau hanya untuk memenuhi personil pemerintah untuk ASN paling tidak 1,5 juta ASN dan itu sudah dihitung berulang-ulang sedangkan penduduk di Kukar hanya 782 ribu lebih, berarti hanya setengahnya dan bisa jadi itu walaupun nanti bertahap,” katanya.
Iriyanto berharap, pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan perhatian khusus kepada warga lokal dalam hal pendidikan, pelatihan, dan bantuan modal usaha.
“Kami harapkan ada program-program khusus untuk warga lokal agar mereka bisa meningkatkan kapasitas diri mereka dan tidak kalah saing dengan orang-orang dari luar. Kami juga minta agar ada kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada warga lokal dalam hal penerimaan ASN, pengadaan barang dan jasa, dan pemberian izin usaha,” pungkasnya.(ADV/Diskominfo Kukar)
