Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merasa kecewa karena tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Padahal, sebagian besar wilayah IKN masuk dalam wilayah Kukar.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono saat menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (23/10/2023).
Kunjungan BPK RI ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terinci atas kepatuhan kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara dan penyelenggaraan IKN tahun 2022-2023.
Sunggono mengatakan, Kukar sebagai mitra strategis IKN bukan daerah penyangga sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Namun, selama ini Kukar tidak pernah dilibatkan oleh pihak Kementerian atau Bappenas dalam pembahasan lebih lanjut tentang pembangunan IKN.
“Wilayah pembangunan itu masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 256 km2, 199 km2 wilayahnya ada di Kutai Kartanegara sehingga ada 5 (lima) kecamatan, 34 desa/kelurahan daerah penghasil di Kukar hilang, sehingga Pemkab Kukar harus kehilangan dana penghasil sekitar 1,6 triliun (dana bagi hasil),” ujar Sunggono.
Sunggono menambahkan, Kukar sudah banyak membangun infrastruktur dan beberapa aset untuk penunjang pembangunan IKN namun belum ada pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah pusat, apakah nantinya akan dikonversi atau dikompensasi.
“Demikian juga dengan rekrutmen pejabat di IKN secara khusus untuk ASN Kukar, pihaknya siap mendukung. Sejak penunjukkan IKN di Kalimantan Timur, Pemkab Kukar tidak pernah dilibatkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian atau Bappenas, bahkan Pemprov Kalimantan Timur untuk sama-sama membahas tentang pembangunan IKN tersebut,” jelasnya.(ADV/Diskominfo Kukar)
