Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Tingkat kemampuan digital Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) cukup baik secara umum, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan. Hal ini terungkap dalam public expose yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Kukar pada Rabu (25/10/2023).
Public expose tersebut merupakan rangkaian dari pengukuran Indeks Kompetensi Digital ASN Tahun 2023 yang dilakukan pada populasi ASN Kukar berjumlah sekitar 12.500 orang terdiri dari PNS dan PPPK. Pengukuran ini menggunakan framework Digcomp atau Digital Competence Framework for Citizens yang dikembangkan oleh European Comission.
Menurut Tenaga Ahli Tenggarong Project Dr. © Firdaus Masyhur, S.Kom., M.Ti., yang menyampaikan hasil pengukuran tersebut dalam Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian untuk Penguatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Hotel Novotel Balikpapan, skor indeks ASN Kukar tahun 2023 mencapai 2,3 dari skala 4.
“Kerangka kerja DigComp menitikberatkan pada lima area kompetensi digital, yakni literasi data dan informasi, kolaborasi dan komunikasi, kreativitas konten, keamanan digital, dan pemecahan masalah,” ujar Firdaus.
Secara rinci, ia menjelaskan, pada area literasi data dan informasi, tercapai skor 2,50 atau baik. Sedangkan pada area kolaborasi dan komunikasi, skor 2,35 atau cukup baik, dan area kreativitas konten mencapai skor 2,10 atau perlu ditingkatkan.
Pada aspek keamanan digital, skor ASN Kukar mencapai 2,28 atau memiliki pemahaman yang cukup baik. Terakhir, pada area pemecahan masalah, tercapai skor 2,35 atau cukup baik.
Firdaus menambahkan, hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital ini berhasil menjadi pondasi bagi pengembangan SDM ASN Kukar selanjutnya. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa program pengembangan SDM digital harus diimplementasikan secara tepat sasaran.
“Risiko dari salah sasaran pengembangan kompetensi digital adalah kualitas pelayanan publik berpotensi menurun dan dampak negatif akan langsung dirasakan oleh Masyarakat Kukar dan berbagai pemilik kepentingan di Kukar,” tegas Firdaus.
Hasil pengukuran tersebut diperoleh dari 94 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, terdiri dari tujuh badan, 24 dinas, satpol PP, dua setda dan setwan, 18 kecamatan, tiga RSUD dan 18 Puskesmas, 20 UPT Pendidikan, dan Inspektorat. (ADV/Diskominfo Kukar)
