Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono hadir sekaligus membuka kegiatan Pelatihan Digital Leadership dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Mercure Samarinda pada 8-9 November 2023.
Acara digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar bekerjasama dengan Inixindo Bandung dengan sasaran pelatihan dan sertifikasi pejabat eselon II, III dan IV serta pegawai fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kukar.
Kegiatan ini merupakan penjabaran dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kukar dalam Program Kukar Idaman yaitu realisasi pelayanan publik berbasis digital. Sekda Sunggono mengatakan bahwa semua pemimpin di lingkungan Pemkab Kukar harus memiliki kemampuan, wawasan, dan pemahaman tentang digitalisasi.
“Kita punya program prioritas dan dedikasi yang disebut Disapa, yaitu program dedikasi yang mengamanatkan semua pelayanan publik harus berbasis digital. Hari ini dari Diskominfo memberikan pelatihan bagi kepala OPD dan pejabat administrator yang nantinya mudah-mudahan bisa paham secara komprehensif apa sih itu leadership digital,” ujar Sunggono, Rabu (8/11/2023).
Sunggono menambahkan bahwa pemimpin yang berbasis digital tidak hanya mampu mentransformasi kegiatan yang manual, tapi juga mampu dan memastikan bahwa program kegiatan yang berbasis digital itu bisa diyakini tidak terganggu keamanan informasinya, mudah diaksesnya, dan manfaatnya lebih luas kepada masyarakat.
“Yang penting dari kegiatan ini adalah setiap pemimpin, entah itu kepala OPD, sekretaris, pejabat administrator dan pengawas memahami dulu. Sehingga bisa diterjemahkan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan muaranya adalah bagaimana dengan program digital ini bisa lebih mudah dan manfaatnya lebih besar untuk masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kukar sekaligus Plt Asisten III, Dafip Haryanto mengatakan bahwa kegiatan ini sebagian dari memberikan pemahaman berkaitan dengan transformasi digital di pemerintahan. Ia mengatakan bahwa transformasi digital bukan hanya tugas Diskominfo saja, tapi melibatkan semua komponen penyelenggara pemerintahan di daerah.
“Jadi banyak yang saat ini dipahami bahwa transformasi digital hanya di Diskominfo saja padahal semua komponen penyelenggara pemerintahan di daerah itu merupakan bagian dari stakeholder pemangku transformasi digital karena yang didorong dengan SPD ini adalah ujung outputnya itu adalah meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah melalui proses digitalisasi,” kata Dafip.
Dafip menjelaskan bahwa sejak otonomi daerah, sistem penyelenggaraan internal pemerintah berkaitan dengan penataan usaha keuangan, perencanaan dan sebagainya sudah digital. Tentunya, ini didorong ke semua pelayanan publik, seperti pelayanan kependudukan yang sudah online semua dan menghindari tatap muka dengan masyarakatnya.
“Jadi intinya didapatkan kemudahan, transparansi dan menghindari biaya tinggi dari pelayanan publik. Diharapkan bisa membangun mindset yang sama terkait pengelolaan TIK dan juga infrastruktur dan semua itu dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk merubah pelayanan yang konvensional menjadi digital itu sudah tuntutan. Jadi tidak ada lagi harus membuka pelayanan itu dari jam 8 sampai 4 sore, semestinya 24 jam adalah pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya,” ucapnya.
Dafip berharap bahwa pelatihan ini bisa memberikan persamaan persepsi dan peningkatan kompetensi teman-teman di daerah. Ia mengakui bahwa kegiatan ini belum maksimal karena berbenturan dengan banyak kegiatan. Ia berharap bahwa di jajaran tingkat jabatan tinggi pratama eselon 2 semuanya punya sertifikasi BNSP. (Adv/Prokom Kukar)
