Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi nelayan di daerahnya. Salah satu langkah yang diambil adalah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di sentra-sentra nelayan.
Kukar merupakan kabupaten dengan jumlah nelayan terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk itu, Pemkab Kukar menggelar audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Wakil Bupati (Wabup) Kukar H Rendi Solihin mengatakan, audiensi tersebut bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi Kukar. Pemkab Kukar telah menetapkan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai penopang masa depan.
“Kukar saat ini memiliki permasalahan yang cukup serius, yaitu ketersediaan subsidi bahan bakar. Setiap kali melakukan kunjungan di beberapa titik di wilayah Kukar, khususnya di wilayah pantai, yang selalu jadi keluhannya adalah ketersediaan bahan bakar,” ungkap Rendi.
Rendi menjelaskan, Pemkab Kukar memiliki program untuk meningkatkan sumber daya pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan. Program ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Salah satu programnya adalah Kukar Idaman, di mana Pemkab Kukar telah memberikan bantuan kepada para petani dan nelayan produktif. Alhamdulillah, tidak perlu menunggu sampai tahun 2026, sampai tahun 2023 ini, sejak kami dilantik, sebanyak 25 ribu nelayan produktif sudah kami penuhi dengan memberikan bantuan berupa mesin, alat tangkap nelayan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dirinya berharap, tahun 2024 mendatang, BPH Migas bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk nelayan yang berada di tiga kecamatan, yaitu Samboja, Muara Jawa, dan Sangasanga. Hampir semua masyarakat di sana kesulitan mendapatkan bahan bakar dan harus membelinya dari Samarinda atau Balikpapan.
Ia juga mengatakan, Kecamatan Samboja sebagai daerah penghasil terbesar di bidang perikanan akan dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Saat ini, TPI tersebut memiliki dua fungsi, tetapi untuk sementara menjadi pelelangan ikan.
Sementara itu, perwakilan dari BPH Migas Sentot Harijady menjelaskan, untuk mengajukan kebutuhan bahan bakar di daerah, di tahun 2024 perlu mengajukan kebutuhannya.
“Tentunya, untuk selanjutnya kami lakukan berapa kuota yang diprioritaskan tidak hanya berdasarkan kebutuhan saja, karena keterbatasan. Jadi, itu nanti akan kami bagi berdasarkan data pemerintah daerah. Jadi, selama ini untuk realisasi pemenuhan kebutuhan yang diperlukan belum terdata, sehingga penyediaan kuota khusus yang diberikan berdasarkan data-data yang masuk,” jelas Sentot.
Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Camat Samboja Darat M Damsik, Camat Muara Jawa Syafruddin, Camat Sangasanga M Dachriansyah, Lurah Kuala Samboja, serta staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar. (Adv/Prokom Kukar)
