Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, didampingi Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, dan Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (8/7/2024).
Acara yang bertemakan “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh para kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Ketua BPK RI Isma Yatun dalam arahannya menyampaikan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas adalah modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemeriksaan keuangan oleh BPK diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” ujar Isma Yatun.
Isma Yatun juga menjelaskan bahwa BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp55,97 triliun dari hasil pemeriksaan sejak 2015 hingga 2023.
“Ini merupakan komitmen BPK untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.
“Opini WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik,” tegasnya.
Dirinya berharap kepada seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan guna membawa kemajuan negara Indonesia.
“Mari kita bersama-sama membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil serta selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK RI atas arahan dan bimbingannya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Edi Damansyah.
Ia berharap dengan pengelolaan keuangan yang baik, Pemkab Kukar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Semoga dengan pengelolaan keuangan yang baik, Pemkab Kukar dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional,” tuturnya. (Adv/Prokom Kukar)
