Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Desa Prangat Selatan menjadi salah satu dari delapan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ditetapkan sebagai lokus awal pelaksanaan program Strategi Penataan dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan atau STRATA DAYA.
Program yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan legalitas kelembagaan desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Kepala Desa Prangat Selatan, Sarkono, menyambut baik pelaksanaan STRATA DAYA. Ia menilai program ini sebagai inovasi penting yang dapat menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi desa, khususnya terkait kejelasan dasar hukum bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.
“Program STRATA DAYA, khususnya dalam hal penataan kelembagaan, sangat membantu pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Sarkono, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, selama ini banyak kegiatan lembaga desa yang berjalan tanpa didukung peraturan desa (perdes), sehingga menimbulkan keraguan dalam proses penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Kalau tidak ada perdesnya, lalu kita anggarkan dalam APBDes, itu bisa jadi keliru secara hukum. Tapi kalau sudah ada legalitas berupa perdes, kita bisa lebih tenang karena landasan hukumnya jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarkono berharap program STRATA DAYA tidak berhenti hanya di delapan desa percontohan, tetapi dapat diperluas ke seluruh desa di Kukar. Ia meyakini, kehadiran regulasi yang terstruktur akan memperkuat posisi desa dalam menjalankan program secara lebih akuntabel dan berkelanjutan.
“Inovasi ini sangat membantu. Harapan saya, seluruh desa di Kukar bisa merasakan manfaatnya, karena mandat dari program ini sangat penting untuk memperkuat dasar kebijakan desa ke depan,” tutupnya.(ADV Diskominfo Kukar/ dp-as)
