Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial tengah menginisiasi pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang inklusif dan ramah kelompok rentan.
Program ini sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Sosial dan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menegaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah konvensional.
“Ini bukan sekolah biasa. Terdapat tiga kurikulum khusus dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin,” jelasnya, Selasa (24/6/2025).
Guru-guru yang akan mengajar nantinya berasal dari kalangan PPPK Kukar, sedangkan proses rekrutmen akan ditangani langsung oleh Kementerian Pendidikan. Dinsos Kukar hanya menangani tahapan awal pendaftaran.
Namun, pelaksanaan program ini masih terkendala ketiadaan gedung operasional. Berbeda dengan daerah lain yang memanfaatkan fasilitas eksisting seperti balai diklat atau asrama, Kukar belum memiliki sarana serupa.
“Kita belum punya gedung khusus. Untuk sementara, wilayah Kukar masih tergabung dalam cakupan operasional UPTD Temanggung dan Banjarmasin milik Kemensos,” terang Yuliandris.
Meski Sekolah Rakyat berada di bawah pengelolaan pusat, Pemkab Kukar tetap mendukung penuh inisiatif ini sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Harapannya, ini jadi solusi nyata agar anak-anak dari keluarga miskin bisa memperoleh pendidikan yang layak, sesuai amanat Presiden,” pungkasnya.(ADV Diskominfo Kukar/ dp-as)
