Samarinda, Kalimantan Timur – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) mengambil langkah strategis untuk memastikan pembangunan sektor pariwisata tetap berjalan meski menghadapi pemotongan anggaran daerah sebesar Rp6 triliun pada 2026. Alih-alih menghentikan program, Dispar Kaltim justru mengalihkan pola pembangunan ke sistem kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan mitra.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa pendekatan baru ini diperlukan untuk menjaga momentum pengembangan pariwisata di Kaltim.
“Strategi kita adalah memperkuat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pengampu. Meski anggaran terbatas, target pengembangan desa wisata harus tercapai,” ujarnya di sela peringatan HKN ke-61 di Gelora Kadrie Oening, Sabtu (15/11/2025).
Saat ini, terdapat sepuluh wilayah prioritas yang masing-masing didampingi oleh mitra strategis berbeda. Samarinda akan mendapat dukungan dari Bank Indonesia, Balikpapan dari PLN Nusantara, Paser bermitra dengan PT Kideco, sedangkan Kutai Barat bekerja sama dengan PT Bayan Group. Kabupaten dan kota lainnya juga telah memiliki mitra pendamping masing-masing.
“Modelnya mirip skema parenting untuk desa wisata. Setiap wilayah akan dibackup mitra tertentu untuk pengembangan destinasi,” jelas Ririn.
Kolaborasi tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup tiga aspek utama: pengembangan desa wisata, pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai bagian dari Jospol Pariwisata, serta dukungan promosi dan pemasaran.
Dengan strategi kolaborasi lintas sektor ini, Dispar Kaltim optimistis dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor pariwisata, meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran. Desa wisata tetap menjadi salah satu penggerak utama pembangunan pariwisata di era pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.(er/ADV Diskominfo Kaltim)
