Samarinda, Kalimantan Timur – Program penyediaan 1.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2025 ternyata belum mendapatkan respons luas dari masyarakat. Hingga penghujung November, hanya 100 pemohon yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa proses pendaftaran serta verifikasi telah berlangsung sejak awal program berjalan. Pemohon yang dinyatakan lolos umumnya telah menyelesaikan tahapan krusial, termasuk akad kredit di bank.
“Seratus pemohon ini sudah lengkap. Mereka sudah akad kredit dan lolos verifikasi berlapis, termasuk verifikasi dokumen di Dinas PU. Saat ini tinggal penerbitan SK Gubernur,” jelasnya saat ditemui, Senin (24/11/2025).
Selain itu, terdapat sekitar 40 pemohon yang masih dalam tahap evaluasi kelengkapan berkas. Sementara sebagian besar pendaftar lainnya masih menunggu proses pemenuhan dokumen dari pihak perbankan.
Firnanda menegaskan bahwa serapan kuota sangat bergantung pada kesiapan administrasi dari masyarakat. Program ini mensyaratkan pemohon untuk terlebih dahulu melalui proses akad kredit sebelum berkas diajukan ke dinas untuk diverifikasi.
“Total kuota yang disiapkan memang 1.000 unit. Apakah terserap atau tidak, semuanya kembali ke kesiapan pemohon,” ujarnya.
Prosedur verifikasi yang dilakukan Unit Pelaksana Rumah (UPR) juga menjadi faktor penentu. Tim memastikan bahwa calon penerima benar-benar masuk kategori MBR melalui pengecekan dokumen serta validasi data penghasilan. Untuk memenuhi ketentuan program, penghasilan pemohon harus berada dalam rentang Rp1 juta hingga Rp2,2 juta per bulan.
Mengenai potensi tidak optimalnya serapan kuota, Firnanda mengaku belum ingin berspekulasi terkait penyebabnya. Namun ia menegaskan bahwa program tidak akan dihentikan meski animo masyarakat masih rendah.
“Kalau memang tidak terserap, tahun depan tetap dibuka lagi seribu kuota. Bahkan kami rencanakan bisa naik menjadi dua ribu,” tuturnya.
Firnanda juga mengingatkan agar rumah yang diterima tidak diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, mengingat bantuan tersebut ditujukan khusus bagi warga berpenghasilan rendah.
“Ini harus tepat sasaran. Rumah MBR jangan sampai dipakai untuk kepentingan yang tidak sesuai,” tambahnya.
Program ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan di berbagai wilayah Kaltim.(er/ADV Diskominfo Kaltim)
