Samarinda, Kalimantan Timur — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memastikan bahwa program GratisPOL terus diperkuat melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga perusahaan melalui skema CSR. Hal ini disampaikan Seno Aji saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bertema “GratisPOL untuk Pendidikan di Kalimantan Timur” di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris.
Dalam sesi wawancara, Seno Aji menjelaskan bahwa selain bantuan UKT dari Pemprov melalui GratisPOL, pemerintah kabupaten/kota juga diajak untuk mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah.
“Misalnya mahasiswa dari Kubar mendapatkan GratisPOL dari provinsi, tetapi masih ada yang kesulitan biaya tempat tinggal. Maka kami diskusikan dengan pemerintah kabupaten karena mereka memiliki asrama di Samarinda yang bisa digunakan,” jelasnya, Jumat (28/11/2025).
Selain fasilitas asrama, Pemkab/Pemkot juga didorong untuk mengoptimalkan bantuan dari perusahaan melalui CSR.
“Ada perusahaan-perusahaan yang punya CSR untuk beasiswa. Itu bisa dikelola pemerintah kabupaten untuk memberi insentif kepada mahasiswa asal daerahnya, misalnya untuk membayar kos dan makan, untuk living cost mereka,” tambahnya.
Seno Aji menegaskan bahwa implementasi penuh kolaborasi pendanaan ini akan dimulai tahun depan.
“Implementasinya tahun depan dulu saja, karena ini kan baru pertama. Tahun 2025 kita sudah implementasikan GratisPOL untuk UKT. Kalau memang nanti ada kelanjutannya, kita akan diskusikan lagi dengan kabupaten,” ujarnya.
Ketika ditanya soal potensi hambatan akibat pemotongan anggaran transportasi pada 2026, Seno Aji menegaskan bahwa program pendidikan tetap menjadi prioritas Pemprov.
“Kalau hambatan pasti ada. Tapi khusus program GratisPOL, biaya pendidikan gratis tetap kita adakan di 2026, dan sudah kita siapkan anggarannya sebesar Rp1,3 triliun,” tegasnya.
Anggaran tersebut dipastikan untuk mendukung pembiayaan mahasiswa semester 1 hingga semester 8.
Seno juga menyinggung masih adanya sekitar 130 mahasiswa yang belum masuk dalam sistem pendataan akibat kendala digitalisasi.
“Targetnya akhir November ini harus selesai. SK-nya sudah ada, tinggal tanda tangan untuk diserahkan.” ujarnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas pemerintah dan pemanfaatan CSR, Pemprov Kaltim memastikan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pendidikan dan meringankan beban mahasiswa di seluruh wilayah Kalimantan Timur.(er/ADV Diskominfo Kaltim)
