Samarinda, Kalimantan Timur — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, kembali menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam menghadirkan pendidikan tinggi gratis melalui program GratisPOL. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum bertema “GratisPOL untuk Pendidikan di Kalimantan Timur” di gelar oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris.
Pada kesempatan itu, Seno Aji memastikan bahwa mahasiswa semester 1 pada tahun ini 100% telah dibebaskan dari UKT, meski ia tetap melakukan pengecekan langsung kepada peserta yang hadir.
“Adik-adik semester 1 sudah bebas UKT 100%, benar atau tidak?” tanya Seno.
Ketika ia meminta mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk berdiri, beberapa mahasiswa terlihat mengacungkan tangan. Seno menjelaskan bahwa berdasarkan data dari pihak kampus, masih terdapat 135 mahasiswa yang belum masuk dalam sistem karena belum terverifikasi digital. Ia meminta agar proses validasi segera dirampungkan.
“Menurut Pak Rektor ada 135 orang yang belum dapat. Untuk Bu Nasmiah, tolong diselesaikan segera. Kami ingin 135 ini segera mendapatkan GratisPOL,” tegasnya, Jumat (28/11/2025).
Wagub Kaltim juga memaparkan bahwa pada tahun 2025, program GratisPOL memang baru diberikan kepada mahasiswa semester 1. Namun tahun 2026, cakupan akan diperluas untuk seluruh jenjang semester.
“Tahun 2026 baru kita berikan untuk semester genap 2025–2026. Jadi seluruh mahasiswa semester 2 sampai 8, semuanya mendapatkan,” jelasnya.
Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran besar untuk menjamin kelanjutan program strategis ini. Tidak Ada Diskriminasi, semua Berhak Asal Ber-KTP Kaltim dan berdomisili minimal 3 Tahun. Seno menegaskan bahwa GratisPOL tidak membedakan status ekonomi maupun prestasi akademik.
“Tidak ada kaya, miskin, pintar, atau tidak pintar. Semuanya sama. Yang penting dua syarat: KTP Kaltim minimal 3 tahun, dan mengisi biodata online di link GratisPOL,” ujarnya.
Apabila masa tinggal baru 1 atau 2 tahun, mahasiswa tetap berhak menerima bantuan saat masa domisili genap 3 tahun. Selain itu, Wagub membeberkan bahwa maraknya pemanfaatan program pendidikan gratis membuat sejumlah pihak dari luar Kaltim mencoba berpindah alamat secara ilegal.
“Banyak KTP palsu. Mereka berlomba-lomba masuk ke sini karena tahu ada kuliah gratis,” ungkapnya.
Pemprov Kaltim melalui Biro Kesra bekerja sama dengan TP2G kini menggunakan perangkat lunak khusus untuk mendeteksi keaslian KTP dan domisili.(er/ADV Diskominfo Kaltim)
