Samarinda, Kalimantan Timur — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperluas jangkauan program GratisPOL sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Generasi Emas Kalimantan Timur 2030. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Kuliah Umum bertema “GratisPOL untuk Pendidikan di Kalimantan Timur” yang digelar di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris.
Dalam pemaparannya, Seno Aji menegaskan bahwa seluruh mahasiswa Kaltim berhak atas pendidikan gratis dengan skema yang semakin luas, termasuk pembiayaan studi ke luar daerah hingga luar negeri.
Wagub mengungkapkan bahwa ada empat mahasiswa UINSI yang merupakan juara MTQ dan hafiz Al-Qur’an memperoleh hadiah khusus dari Pemprov Kaltim.
“Untuk empat mahasiswa terbaik UINSI ini, kemanapun mereka lanjut S2, pemerintah akan membiayai secara gratis,” ujar Seno disambut tepuk tangan peserta, Jumat (28/11/2025).
Ia menegaskan bahwa prestasi harus menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk turut bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tak hanya untuk mahasiswa berprestasi, Pemprov Kaltim juga membuka peluang besar untuk pendidikan di luar provinsi maupun luar negeri. Pada 2025 tersedia:
• 857 kuota pendidikan gratis di luar Kaltim
• 89 kuota pendidikan ke luar negeri
Angka ini akan meningkat pada 2026 menjadi:
• 892 kuota untuk kuliah di luar Kaltim
• 133 kuota untuk kuliah di luar negeri
•
“Ini kesempatan besar bagi adik-adik. Saat S2 nanti, tentukan pilihan kalian dan masuk ke program pendidikan gratis ini,” jelas Seno.
Ia menegaskan bahwa beasiswa luar daerah memiliki syarat khusus, terutama soal kemampuan ekonomi orang tua, karena kuliah di luar daerah umumnya dipilih oleh keluarga yang mampu. Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema afirmasi pendidikan untuk mencetak tenaga kesehatan dan pendidik berkualitas.
“Dokter umum, dokter spesialis, maupun calon guru akan kita biayai pendidikannya. Spesialis bisa diambil di Singapura, Jerman, UI, atau universitas mana pun, dengann persyaratan mereka harus menandatangani perjanjian untuk kembali dan mengabdi di Kaltim selama minimal 10 tahun”, tegasnya.
Kebijakan afirmasi ini ditempuh karena Kaltim masih kekurangan 1.200 tenaga kesehatan, serta membutuhkan peningkatan kualitas guru.(er/ADV Diskominfo Kaltim)
