Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Sekitar 200 hektare lahan sawah di wilayah Rapak Rabau, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dilaporkan belum beroperasi optimal karena minimnya infrastruktur pengairan.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Loa Ipuh, Lakhir Prawoto, mengungkapkan bahwa lima kelompok tani di wilayah tersebut sangat menggantungkan hasil optimal pada keberadaan irigasi dan saluran pembuangan air.
“Dua kelurahan ini menyimpan potensi pertanian padi seluas 200 hingga 240 hektare. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya saluran pembuangan air, seperti irigasi primer, sehingga sawah sering tergenang dan kebanjiran,” ungkap Lakhir.
Lakhir menyebutkan, sarana irigasi sebelumnya berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tanito, namun kini perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu pemeliharaan dan normalisasi saluran air.
Menanggapi laporan tersebut saat berkunjung ke Rapak Rabau, Kamis (23/10/2025), Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti kendala irigasi yang dihadapi petani. Pertanian merupakan prioritas dalam visi misi “Kukar Idaman Terbaik”.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa sekitar 200 hektare lahan di sini tidak bisa ditanami karena sering tergenang banjir. Maka perlu dilakukan intervensi berupa **normalisasi aliran air yang menuju sungai dan selesai tahun depan,” kata Aulia.
Bupati memastikan bahwa pihaknya fokus pada optimalisasi lahan yang sudah ada. Dari total 17.000 hektare lahan sawah di Kukar, baru sekitar 13.000 hektare yang aktif ditanami, dan 200 hektare di Loa Ipuh termasuk lahan yang belum optimal.
Penanganan irigasi ini, termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Aulia memastikan program ini masuk dalam penganggaran tahun 2026.
“Program ini masuk dalam penganggaran tahun 2026 yang sedang kita finalisasi. Tadi juga hadir anggota DPRD, Bu Fatlon, yang kami minta untuk mengawal agar anggaran sekitar Rp 8 sampai 10 miliar ini masuk dalam pembiayaan tahun depan,” tutupnya. (Adv Prokom Kukar)
