Samarinda, Kalimantan Timur — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan berjalan lebih baik, akuntabel, dan tanpa membebani mahasiswa. Kepastian ini kembali diperkuat oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si, dalam kegiatan Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan yang berlangsung di Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji menyampaikan bahwa berbagai masukan dari akademisi dan masyarakat telah menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan mekanisme program pendidikan gratis, khususnya terkait polemik mahasiswa yang sebelumnya harus menalangi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT/SPP) di awal.
Ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak akan kembali terjadi pada tahun berikutnya karena pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh alur dan waktu penyaluran anggaran.
“Pada saat itu kita sedang menunggu SK dari Kemendagri, sementara universitas harus menarik uang SPP. Di situ kami harus evaluasi, dan ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang lagi, khususnya di program Gratispol,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Wagub menjelaskan bahwa situasi itu muncul akibat ketidaksinkronan antara jadwal administrasi pemerintah pusat dan kebutuhan operasional universitas. Anggaran Gratispol saat itu sedang disusun dalam masa perubahan anggaran pada bulan Oktober hingga November, sehingga terjadi keterlambatan pencairan.
Untuk mencegah masalah serupa, Pemprov Kaltim kini menerapkan penguatan perencanaan dan penjadwalan anggaran agar proses pencairan bantuan pendidikan dapat berlangsung lebih tepat waktu.
“Kami sudah siapkan anggaran untuk tahun 2026. Insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.
Wagub juga menegaskan bahwa mahasiswa yang telah terlanjur melakukan pembayaran SPP secara mandiri tidak akan dirugikan. Pemerintah menjamin seluruh dana tersebut akan dikembalikan oleh universitas ke rekening masing-masing mahasiswa.
“Yang sudah terlanjur membayar, kami kembalikan ke rekening masing-masing,” jelasnya.
Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen memberikan kepastian dan rasa aman bagi seluruh mahasiswa penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Program Gratispol berjalan sesuai tujuan: menghapus hambatan biaya dan menghadirkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak-anak Kalimantan Timur.(er/ADV Diskominfo Kaltim)
