Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatatkan keberhasilan dalam pengelolaan program Kredit Kukar Idaman (KKI) Terbaik. Program pembiayaan tanpa bunga ini mencatatkan tingkat kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang sangat rendah, yakni di bawah 2,5 persen.
Atas dasar kinerja sehat tersebut, Pemkab Kukar berencana meningkatkan plafon pinjaman secara signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai tahun anggaran 2026.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa peningkatan plafon ini dibarengi dengan langkah strategis memperkuat permodalan daerah melalui kerja sama dengan Bankaltimtara.
Pemkab Kukar berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp 21 miliar yang bersumber dari dividen Bankaltimtara tahun 2024. Dengan tambahan ini, total modal yang disertakan diproyeksikan mencapai Rp 42 miliar.
“Dividen dari Bankaltimtara sebesar Rp 21 miliar di tahun 2024 akan kita sertakan kembali. Dengan begitu, kapasitas pembiayaan untuk pelaku usaha bisa makin besar dan berkelanjutan,” ujar Aulia Rahman.
Bupati Aulia menilai rendahnya angka kredit macet menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat mampu mengelola usaha dengan baik dan amanah.
“Artinya, kredit ini sehat. Masyarakat yang meminjam bisa mengelola usahanya dengan baik,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi peningkatan plafon pinjaman hingga Rp 500 juta baru akan dilaksanakan setelah penyertaan modal tambahan masuk pada tahun anggaran 2026.
“Insyaallah di 2026 kita sertakan kembali, karena pos anggarannya sudah disiapkan dari dividen tahun sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan detail skema baru pada KKI Terbaik.
Jika sebelumnya plafon maksimal hanya Rp 50 juta, nantinya pelaku usaha perorangan dapat mengajukan pinjaman hingga Rp 500 juta. Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi juga akan mendapatkan akses permodalan yang lebih besar.
“Kalau dulu maksimal Rp 50 juta, sekarang bisa sampai Rp 500 juta per pelaku usaha. Untuk BUMDes dan koperasi bisa mencapai Rp 1 miliar,” pungkas Fathul Aamin.
Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 1.763 pelaku usaha telah memanfaatkan program KKI dengan total penyaluran mencapai Rp 32 miliar. Sektor dominan yang menyerap dana ini meliputi pertanian, perikanan, pengolahan, dan jasa.
Melalui kebijakan ini, Bupati Aulia berharap warga Kukar semakin sejahtera, memiliki usaha yang kuat, dan tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi atau rentenir.(Adv Prokom Kukar)
