Banjarbaru, Kalimantan Selatan — Kementerian Kehutanan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dengan mengerahkan 1.000 personel Polisi Kehutanan (Polhut) Bantuan Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat patroli pencegahan, pengamanan kawasan, deteksi dini, serta dukungan penanganan terhadap setiap indikasi pelanggaran terkait karhutla.
Penguatan personel ini dilakukan di tengah meningkatnya upaya pengendalian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Kehadiran tambahan Polhut akan memperkuat operasi yang telah berjalan bersama Manggala Agni, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, dan para pihak lainnya dalam mencegah meluasnya kebakaran serta menjaga kawasan hutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pengerahan tambahan kekuatan tersebut saat melakukan peninjauan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dan memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, BMKG Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Satuan Brimob, BPBD, serta jajaran terkait lainnya untuk memperkuat langkah penanganan karhutla secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam peninjauan lapangan, Menteri Kehutanan melihat langsung lokasi kebakaran pada kawasan hutan maupun area yang berbatasan dengan kawasan hutan. Penanganan diarahkan agar pemadaman dan pendinginan dilakukan secara menyeluruh, terutama pada wilayah bergambut yang memiliki karakteristik khusus karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan berpotensi muncul kembali apabila tidak ditangani secara tuntas.
Operasi pengendalian karhutla saat ini dilakukan melalui kombinasi kekuatan darat dan udara. Manggala Agni bersama unsur gabungan terus melakukan pemadaman, pendinginan, dan patroli lapangan, sementara dukungan udara dilakukan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. Dukungan operasi udara, termasuk kegiatan water bombing, terus dilakukan untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Tambahan 1.000 personel Polhut akan memperkuat fungsi pengamanan kawasan melalui patroli pada lokasi rawan, pemantauan lapangan, verifikasi informasi, serta dukungan terhadap tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran kehutanan terkait karhutla.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, mengatakan bahwa penguatan personel Polhut juga menjadi bagian dari upaya mempercepat respons pemerintah terhadap laporan masyarakat dan temuan lapangan terkait potensi maupun kejadian karhutla. “Penanganan karhutla membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pembakaran, pembukaan lahan ilegal, atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran akan diverifikasi dan ditindaklanjuti bersama unit terkait di lapangan. Masyarakat dapat berperan aktif dengan menyampaikan informasi melalui kanal resmi Sistem Pengaduan Ditjen Gakkum Kehutanan di tautan https://pengaduan.gakkum.kehutanan.go.id. Setiap laporan yang masuk akan menjadi bagian dari upaya deteksi dini dan memperkuat langkah pemerintah dalam mencegah serta menangani karhutla,” ujar Yazid.
Yazid mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pembakaran maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerintah mengambil langkah sebelum kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak lebih luas.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla sejalan dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui penguatan pencegahan, peningkatan kapasitas personel, pengamanan kawasan, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan Manggala Agni, Polisi Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, relawan, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan masyarakat yang bersama-sama bekerja di lapangan. Pengendalian karhutla bukan hanya upaya menjaga hutan, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap, gangguan kesehatan, serta risiko bencana akibat kebakaran. Kementerian Kehutanan memastikan seluruh kekuatan yang ada terus bergerak bersama agar kawasan hutan tetap terjaga dan masyarakat tetap terlindungi.(AdminPena)
Sumber: Humas Kemenhut RI
