Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menerima audiensi Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) VI/I, Letkol Cpm M. Ade Wijaya, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (26/10/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan peluang kerja sama pemanfaatan aset serta inventarisasi barang milik daerah guna mendukung pemenuhan fasilitas operasional kedinasan dan area latihan satuan TNI di wilayah Kutai Kartanegara.
Bupati Aulia Rahman Basri menyatakan bahwa Pemkab Kukar sangat terbuka untuk berkolaborasi dan memberikan dukungan sarana-prasarana sesuai dengan koridor hukum serta tata kelola aset daerah yang berlaku.
“Pada prinsipnya, kami terbuka untuk berkoordinasi. Nanti akan kami identifikasi aset dan bangunan milik daerah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan, kemudian dibahas lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait,” ujar Aulia.
Bupati Aulia mengatakan, dukungan pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas instansi vertikal seperti TNI perlu direncanakan secara matang, terarah, dan cermat.
“Proses identifikasi lahan maupun bangunan milik Pemkab Kukar akan ditinjau dari aspek legalitas status kepemilikan, kelengkapan administrasi, hingga mekanisme kerja sama atau hibah/pinjam pakai sesuai regulasi Barang Milik Daerah (BMD),” ucapnya.
Langkah penataan aset ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas-tugas operasional TNI tanpa melanggar ketentuan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Selain inventarisasi fasilitas operasional, audiensi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemkab Kukar dan TNI dalam menjaga kondusivitas, pengamanan wilayah, serta respon cepat terhadap bencana alam maupun kondisi darurat kemanusiaan.
“Peran satuan TNI sangat vital dalam mendukung pertahanan negara sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Kukar dan Denpom VI/I menyepakati langkah tindak lanjut dalam bentuk koordinasi teknis antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan calon lokasi aset yang siap dimanfaatkan secara legal dan transparan.(Adv/Diskominfo Kukar)
