
Kutai Barat, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kecamatan Muara Pahu dan Long Iram. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pelabuhan sekaligus memastikan kepastian legalitas penyelenggaraannya di wilayah tersebut.
Pembahasan penyusunan dokumen itu dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram, Kamis (12/11/2026). Pertemuan berlangsung di Ruang Koordinasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dengan melibatkan pihak terkait dalam proses penyusunan dokumen.
Rapat dipimpin Kepala Bidang Prasarana Dishub Kutai Barat, Hafiluddin Mardjuni, yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan. Ia didampingi Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana, Erwin Dani.
Dalam pembahasan tersebut, Hafiluddin menjelaskan bahwa penyusunan RIP menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menindaklanjuti serah terima aset dermaga dari Kementerian Perhubungan pada 2023. Dermaga di kedua kecamatan itu sebelumnya telah dibangun sejak 2006.
Menurutnya, penyusunan dokumen induk diperlukan agar pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan memiliki landasan administrasi serta teknis yang sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi setelah aset dermaga diserahkan kepada daerah.
“Saat ini, dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) telah rampung disusun. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen pendukung seperti kajian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta rekomendasi kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023,” jelas Hafiluddin.
Ia menambahkan, kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram dapat beroperasi secara optimal. Dengan pemenuhan persyaratan, kedua pelabuhan diharapkan memiliki status perizinan resmi dan tercatat di Kementerian Perhubungan.
Penyusunan dokumen pendukung juga menjadi perhatian Dishub Kutai Barat dalam tahapan lanjutan. Persyaratan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta rekomendasi kepala daerah perlu dilengkapi agar proses penyelenggaraan pelabuhan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mencapai target tersebut, Dishub Kutai Barat telah menyusun tahapan pelaksanaan secara bertahap. Pada 2026, kegiatan difokuskan pada kajian teknis dan penyusunan kelengkapan administrasi sebagai dasar pemenuhan persyaratan berikutnya.
Tahapan kemudian dilanjutkan pada 2027 dengan pemenuhan dokumen lingkungan hidup. Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penyelenggaraan pelabuhan yang perlu diselesaikan sebelum proses legalitas dapat dituntaskan.
Pembagian tahapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram. Dengan perencanaan yang disusun secara bertahap, setiap persyaratan administrasi maupun teknis diharapkan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Keberadaan RIP juga menjadi dasar penting dalam penataan penyelenggaraan pelabuhan. Dokumen tersebut berkaitan dengan pengaturan kawasan pelabuhan, termasuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan yang telah disusun dalam proses perencanaan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap penyelesaian seluruh dokumen dapat memberikan kepastian terhadap status penyelenggaraan kedua pelabuhan tersebut. Legalitas yang jelas diharapkan mendukung pengoperasian fasilitas dermaga secara lebih tertib dan optimal.
Ke depan, Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram diharapkan dapat menunjang peningkatan pelayanan transportasi sungai di Kutai Barat. Keberadaan fasilitas pelabuhan yang memiliki dasar penyelenggaraan jelas juga diharapkan memperlancar distribusi barang serta mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat.(Adv/Diskominfo Kubar)






