Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan opsi penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berbeda dari kebijakan masa pandemi, penetapan PJJ kali ini tidak akan diterapkan secara serentak di seluruh kawasan Kukar. Disdikbud memilih skema evaluasi berbasis wilayah kecamatan mengingat perbedaan tingkat kepekatan asap di tiap kawasan geografis.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menjelaskan bahwa koordinasi ketat terus dilakukan bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan dan pengawas sekolah guna memantau kualitas udara secara real-time di lapangan.
“Penanganannya perlu melihat kondisi di lapangan. Kami meminta korwil berkoordinasi dengan pengawas untuk mengetahui tingkat pencemaran udara sebelum menentukan apakah sekolah perlu beralih ke pembelajaran jarak jauh,” ujar Heriansyah, Selasa (13/10/2026).
Heriansyah menggarisbawahi bahwa kedekatan titik lokasi kebakaran lahan dan faktor arah angin memicu tingkat kepekatan kabut asap yang bervariasi.
Sebagai contoh, kualitas udara di Kecamatan Tenggarong saat ini kembali diselimuti kabut asap yang cukup pekat. Sebaliknya, aktivitas belajar mengajar di kawasan perairan seperti Kecamatan Muara Muntai masih relatif aman dan tetap berjalan secara tatap muka.
Atas dasar perbedaan tersebut, Disdikbud Kukar memilih pendekatan kebijakan yang fleksibel dan proporsional sesuai tingkat risiko kesehatan siswa di masing-masing daerah.
“Karena kondisi setiap daerah berbeda, kami akan melihat kecamatan mana yang membutuhkan penanganan lebih dahulu. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar untuk menentukan penerapan PJJ,” katanya.
Surat Edaran Panduan PJJ Segera Diterbitkan
Guna mematangkan skema PJJ per kecamatan ini, Disdikbud Kukar menjadwalkan rapat evaluasi teknis bersama instansi terkait.
Rekomendasi dari hasil pemetaan kualitas udara tersebut nantinya akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) resmi Bupati/Disdikbud Kukar sebagai panduan operasional bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan para murid tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menyikapi bencana musiman ini.
“Penyesuaian sistem pembelajaran diharapkan dapat dilakukan sesuai tingkat risiko paparan kabut asap, tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan pendidikan,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
