Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkomitmen memperkuat skema penanganan pascabencana sekaligus memperketat langkah mitigasi dini guna mencegah musibah kebakaran berulang di kawasan permukiman padat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat meninjau langsung lokasi pascakebakaran di Jalan Kartini, Gang Karya RT 61 dan RT 26, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Minggu (18/10/2026).
Didampingi Ketua TP PKK Kukar Andi Deezca Pravidhia, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Iriyanto, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati melihat kondisi warga serta memastikan seluruh bantuan penanganan berjalan optimal.
Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, musibah kebakaran yang terjadi pada Selasa malam (13/10/2026) tersebut menghanguskan 11 unit rumah dan berdampak langsung pada 15 Kepala Keluarga (KK).
“Kami dari pemerintah daerah hadir untuk melihat langsung kondisi warga. Kami berupaya meringankan beban para korban dan menyusun skema respons yang lebih cepat,” ujar Aulia Rahman Basri.
Bupati menjelaskan, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) serta instansi teknis untuk menetapkan tiga tahap penanganan pascabencana.
Terdiri dari, penanganan jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan dasar pokok harian dan pendampingan psikologis (trauma healing) bagi anak-anak terdampak agar tetap dapat bersekolah dan penanganan jangka menengah dan panjang adalah mengevaluasi tata ruang kawasan permukiman, formulasi bantuan rekonstruksi rumah sesuai kewenangan daerah, serta koordinasi bersama PLN dan PDAM terkait keandalan jaringan utilitas.
“Proses pemulihan tidak hanya menyangkut fisik tempat tinggal, tetapi juga kondisi psikologis anak-anak agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-citanya,” katanya.
Guna menekan potensi risiko di kawasan padat penduduk, Pemkab Kukar merancang strategi pencegahan berbasis komunitas. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar untuk menyebarkan seruan kewaspadaan kebakaran melalui rumah ibadah secara berkala.
Selain itu, Bupati mendesak pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk mengawasi aktivitas berisiko, seperti instalasi listrik yang tidak standar hingga pembakaran sampah di area permukiman.
Mengenai usulan pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) permukiman, Pemkab Kukar akan mengkaji skema pengadaannya sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana melakukan mitigasi sehingga kebakaran tidak terjadi. Petugas damkar adalah opsi terakhir, tetapi peran aktif masyarakat dalam mencegah potensi bahaya sejak dini adalah fondasi utamanya,” tutupnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
