Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan formulasi perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada efektivitas layanan dasar. Kebijakan ini diambil guna memastikan seluruh program pembangunan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak esensial masyarakat.
Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry, mengungkapkan bahwa penetapan prioritas anggaran tidak berdiri sendiri, melainkan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program prioritas Pemkab Kukar.
“Yang paling penting salah satunya adalah layanan SPM, kemudian prioritas daerah, dalam hal ini program dedikasi Pak Bupati. Yang pasti juga terkait dengan layanan dasar,” ujar Vanesa, Kamis (29/10/2026).
Dalam skema perencanaan yang disusun Bappeda Kukar, penyediaan konektivitas infrastruktur ditempatkan sebagai pendukung utama keberhasilan sektor pendidikan dan kesehatan. Aksesibilitas fisik yang baik dinilai menjadi kunci utama agar masyarakat di berbagai pelosok wilayah dapat menikmati fasilitas publik secara merata.
Vanesa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dipandang sebatas fisik bangunan atau pengaspalan jalan semata, melainkan integrasi fungsi pelayanan secara menyeluruh.
“Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, sehingga perencanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, ketersediaan moda jalan yang memadai mempercepat jangkauan warga menuju fasilitas medis dasar serta sekolah. Sementara di sektor ekonomi, infrastruktur jalan membuka jalan bagi konektivitas sentra produksi dan penguatan destinasi wisata daerah.
Keterlibatan infrastruktur sebagai pendorong aktivitas ekonomi kerakyatan menjadi poin penting dalam dokumen perencanaan Kukar. Dengan terhubungnya kawasan-kawasan potensial, konektivitas tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian warga lokal.
Vanesa menegaskan bahwa penyusunan skala prioritas yang presisi akan menghindarkan daerah dari alokasi anggaran yang tidak produktif, sekaligus mempercepat tercapainya target-target pembangunan daerah.
“Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat lintas sektor sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
