Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat mekanisme penyaluran bantuan pangan sepanjang 2026 dengan menerapkan aturan anti tumpang tindih bagi 600 warga prasejahtera. Langkah ini ditempuh untuk memastikan agar dukungan kebutuhan pokok tidak hanya berputar pada kelompok atau rumah tangga yang itu-itu saja.
Kepala Dinsos Kukar Rinda Desianti menjelaskan, penyaringan ketat dilakukan dengan memeriksa riwayat penerimaan bantuan sosial calon penerima. Berdasarkan data tersebut, warga yang sudah tercatat mendapatkan bantuan dari program lain tidak diperkenankan merangkap sebagai penerima bantuan pangan ini.
“Kami juga melihat bantuan apa saja yang sudah diterima masyarakat. Jangan sampai bantuan hanya berputar pada orang yang sama, sedangkan warga lain yang kondisinya membutuhkan justru belum mendapatkan perhatian,” ujar Rinda, Senin (9/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar kelompok masyarakat rentan yang masuk dalam desil 1 hingga 4, meliputi lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta anak terlantar. Proses pendataan dan seleksi turut melibatkan pemerintah desa guna memastikan validitas data di lapangan.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, data calon penerima harus diperiksa, termasuk melihat apakah mereka sudah memperoleh bantuan melalui program lain atau belum,” katanya.
Akibat kebijakan selektif tersebut, penerima bantuan pangan ini dipastikan tidak boleh merangkap sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Aturan ini diberlakukan demi mewujudkan pemerataan keadilan sosial bagi warga yang belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah.
Saat ini, distribusi paket sembako yang mencakup beras, telur, susu, dan bahan pangan pokok lainnya telah memasuki tahap ketiga. Dinsos Kukar menargetkan satu tahapan sisa dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat agar seluruh kuota sasaran tersalurkan secara maksimal.
“Dengan memperhatikan riwayat penerimaan bantuan, pemerintah dapat mengidentifikasi warga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
