Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pemahaman regulasi baru terkait layanan keagamaan melalui Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kegiatan strategis ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Forum ini dihadiri oleh unsur pemangku kepentingan, aparatur pemerintah, serta masyarakat untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan baru tata kelola haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Sunggono menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. Menurutnya, pemahaman regulasi yang utuh sangat krusial untuk memastikan kepastian informasi dan perlindungan optimal bagi jemaah di daerah.
“Tentu kami berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai arah baru kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” ujar Sunggono
Dalam kesempatan yang sama, dirinya menyambut baik peluncuran “Program ASN Berhaji”. Inisiatif ini dinilai memberikan kemudahan nyata bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk merencanakan ibadah ke Tanah Suci sejak dini melalui skema perbankan yang meringankan.
“Program ini memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti program Tabungan Haji tanpa setoran awal, dengan buku tabungan diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Meski demikian, ia memberikan pesan pengingat kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar agar tidak sekadar berorientasi pada kepemilikan dokumen tabungan atau keberangkatan fisik semata. Nilai-nilai luhur ibadah haji harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang amanah.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan,” tutupnya
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait, Pemkab Kukar berharap tata kelola ibadah haji dan umrah ke depan semakin berkualitas, tertib, serta mampu memberikan kemudahan luas bagi masyarakat maupun umat.(Adv/Diskominfo Kukar)
