Kutai Barat, Kalimantan Timur – Sebanyak 172 kepala keluarga (KK) prasejahtera kategori Desil 1 atau warga miskin ekstrem di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menerima bantuan sarana perkebunan mandiri dari pemerintah daerah. Program tersebut mencakup penyiapan lahan seluas 64 hektare dan penyaluran 44.720 bibit kelapa sawit unggul.
Bantuan ini juga dilengkapi pupuk, racun rumput, serta peralatan perkebunan untuk mendukung kegiatan budidaya. Pemerintah daerah mengarahkan program tersebut sebagai upaya membangun sumber penghasilan mandiri bagi keluarga penerima manfaat.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, bantuan perkebunan rakyat menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin ekstrem. Program ini diarahkan agar keluarga penerima memiliki aset produktif yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang.
“Salah satu upaya konkret dilakukan melalui bantuan pembukaan lahan dan penyediaan bibit sawit unggul kepada 172 kepala keluarga yang masuk dalam data P3KE Desil 1. Bantuan tersebut meliputi 44.720 bibit sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter racun rumput, 184 unit alat semprot serta penyiapan lahan seluas 64 hektare,” katanya beluma lama ini.
Program afirmasi perkebunan rakyat tersebut dipusatkan di lima kampung rintisan. Masing-masing Kampung Linggang Mapan, Long Iram Bayan, Kelian Luar, Balok Asa, dan Sakaq Tada.
Melalui program ini, pemerintah daerah menyiapkan lahan yang telah dibuka agar siap ditanami. Bibit sawit unggul juga disediakan untuk membantu masyarakat memulai usaha perkebunan tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan modal awal.
Edwin menjelaskan, pendekatan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kemiskinan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendorong keluarga penerima manfaat memiliki kegiatan produktif dan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Dengan dukungan sarana produksi, warga diharapkan dapat mengelola kebun secara mandiri dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil perkebunan.
Target penurunan angka kemiskinan hingga 5,03 persen pada 2030 menjadi salah satu arah kebijakan yang ingin didukung melalui program tersebut. Pengembangan perkebunan rakyat diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat prasejahtera.
Namun, pengembangan lahan pertanian dan perkebunan rakyat di Kutai Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang disebut pemerintah daerah adalah tumpang tindih penggunaan lahan dengan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Persoalan tersebut menjadi ganjalan dalam upaya memperluas lahan pertanian rakyat dalam skala lebih besar. Penataan penggunaan lahan diperlukan agar pengembangan usaha masyarakat dapat berjalan tanpa berbenturan dengan perizinan yang telah ada.
Di sisi lain, keberhasilan program bantuan perkebunan juga membutuhkan pendampingan setelah penyaluran sarana produksi. Pengelolaan tanaman, pemeliharaan kebun, dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan sasaran 172 keluarga di lima kampung, program ini diharapkan membuka peluang bagi masyarakat miskin ekstrem untuk membangun sumber penghasilan dari sektor perkebunan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pendampingan serta penyelesaian persoalan lahan agar manfaat program benar-benar dirasakan penerima.(Adv/Diskominfo Kubar)







