Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mematangkan langkah antisipasi guna meredam potensi lonjakan harga bahan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Intervensi pasar dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, pemerintah daerah menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada bulan November ini, agenda tersebut digelar melalui kolaborasi strategis bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyasar Kecamatan Samboja dan Muara Jawa yang masuk dalam kawasan delineasi IKN.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, mengatakan sinergi bersama Otorita IKN ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di wilayah penyangga dan delineasi kawasan pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Untuk November ini, kami akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa. Melalui kerja sama dengan Otorita IKN, kami ingin memastikan masyarakat di wilayah tersebut juga mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Ananias, Sabtu (14/11/2026).
Selain agenda di bulan November, Disketapang Kukar juga dijadwalkan ambil bagian dalam pelaksanaan GPM serentak secara nasional bersama Badan Pangan Nasional pada Desember mendatang. Meski titik lokasinya masih dalam tahap pemetaan, kegiatan ini difokuskan untuk menahan gejolak harga saat permintaan rumah tangga meningkat di penghujung tahun.
Ananias menjelaskan, pemerintah memprioritaskan pengendalian pada komoditas pangan pokok yang bersifat esensial dan sulit disubstitusi oleh bahan pangan lain, seperti beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
“Kalau daging mahal, masyarakat masih bisa menggantinya dengan ayam. Begitu juga ketika harga ayam naik, mereka bisa mencari alternatif lain. Tetapi beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ini yang perlu mendapat perhatian lebih karena tidak mudah digantikan,” katanya.
Di sisi lain, Ananias turut menyoroti dampak positif berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap stabilitas penyerapan produk peternak lokal. Kebutuhan pasokan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai memberikan kepastian pasar bagi peternak di daerah, sebagaimana terlihat pada pergerakan harga komoditas telur ayam.
“Keberadaan atau aktivitas SPPG itu sangat memengaruhi penyerapan maupun pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
