Beranda Daerah Sisir Potensi Pajak Tambang, Pemkab Kukar Incar Kenaikan PAD Rp 800 Miliar...

Sisir Potensi Pajak Tambang, Pemkab Kukar Incar Kenaikan PAD Rp 800 Miliar pada 2027

32
0
BERBAGI
Pemkab Kukar bersama Bapenda Kaltim dan tim terpadu menggelar Entry Meeting pemeriksaan pajak sektor pertambangan di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar rekonsiliasi serta pemeriksaan terpadu penerimaan pajak sektor pertambangan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027. Langkah strategis ini diawali dengan Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan Tim Terpadu pada Sektor Pertambangan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang berlangsung pada 16 hingga 21 November 2026 ini merupakan wujud sinkronisasi antara Pemkab Kukar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Fokus pemeriksaan menyasar tiga objek pajak utama, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Sorotan utama tertuju pada ketimpangan realisasi penerimaan PBBKB. Berdasarkan data paparan, penerimaan PBBKB Kabupaten Kutai Timur mampu menembus kisaran Rp 1 triliun, sementara Kukar masih berada di angka Rp 500 miliar kendati memiliki volume produksi batu bara yang jauh lebih besar.

Aulia menilai selisih tersebut terjadi karena banyak kendaraan operasional dan alat berat tambang yang beroperasi di wilayah Kukar, tetapi tercatat menggunakan nomor polisi atau domisili kantor pusat di luar daerah seperti Samarinda dan Balikpapan.

“Harapan kita pembayaran PBBKB-nya itu ada di Kukar. Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena apa? Karena sekali lagi, kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam,” ujar Aulia.

Melalui penataan dan validasi data lapangan oleh tim terpadu yang turut menggandeng Kejaksaan dan Kepolisian, Bupati optimistis penerimaan daerah Kukar pada tahun 2027 berpeluang melampaui angka Rp 800 miliar.

“Maka kami yakin dan optimistis ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, pendapatan kita di tahun 2027 itu bisa melebihi Rp 800 miliar daripada apa yang terjadi hari ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menyatakan pemeriksaan terpadu menjadi instrumen penting untuk mencocokkan laporan administrasi perusahaan dengan fakta riil di lapangan, termasuk kesesuaian jumlah alat berat, konsumsi bahan bakar industri, serta pemanfaatan air permukaan.

Hasil verifikasi nantinya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penagihan resmi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dasmiah berharap seluruh perusahaan bersikap kooperatif sehingga proses penagihan berjalan tertib tanpa berujung pada penjatuhan sanksi.

“Mudah-mudahan tidak ada perusahaan yang sampai dikenakan sanksi. Selama ini kegiatan serupa sudah kami laksanakan di Berau, kemudian Bontang dan wilayah lainnya. Pelaksanaannya berjalan tertib karena turut didampingi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan,” tutup Dasmiah.(Adv/Prokom Kukar)

Share Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here