Kutai Barat, Kalimantan Timur – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menargetkan penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana maksimal 24 jam setelah kejadian. Untuk kondisi darurat tertentu, bantuan bahkan diupayakan tiba pada hari yang sama atau H-0.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan warga yang membutuhkan bantuan. Penyaluran logistik diprioritaskan untuk berbagai kejadian, seperti kebakaran permukiman, tanah longsor, hingga operasi pencarian orang hilang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna, mengatakan pihaknya terus mengevaluasi penanganan bencana sepanjang 2026. Salah satu perhatian utama adalah memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat setelah kejadian terverifikasi.
“BPBD berupaya menyalurkan bantuan pada hari yang sama setelah kejadian terverifikasi. Untuk kejadian mendesak seperti kebakaran permukiman, tanah longsor, dan operasi pencarian orang hilang, logistik darurat dan natura langsung diberangkatkan pada hari kejadian,” kata Suwalas belum lama ini.
Dia menjelaskan, kecepatan penyaluran bantuan tetap harus diimbangi dengan proses pendataan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar jenis dan jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan warga terdampak.
Setiap kejadian bencana diawali dengan laporan yang diterima BPBD. Setelah itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) diterjunkan untuk melakukan kaji cepat ke lokasi guna memastikan kondisi terkini.
Petugas melakukan pendataan terhadap jumlah warga terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi BPBD dalam menentukan jenis bantuan yang perlu disalurkan.
Data dari lapangan selanjutnya diverifikasi bersama pemerintah kampung atau kecamatan. Setelah proses tersebut selesai, BPBD menyiapkan kebutuhan logistik dari gudang persediaan.
Pengeluaran barang juga dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan penyaluran bantuan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Suwalas mengatakan, bantuan kemudian diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak atau melalui posko penanganan yang didirikan di lokasi bencana.
“Mekanisme ini dilakukan agar bantuan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan hasil pendataan,” jelasnya.
Meski demikian, pendistribusian bantuan masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi. Kondisi tersebut terutama terjadi ketika jalan darat terputus akibat banjir atau lokasi kampung berada di sepanjang aliran sungai.
Salah satu wilayah yang membutuhkan pola distribusi khusus adalah Kecamatan Muara Pahu, termasuk Kampung Muara Beloan. Untuk menjangkau kawasan tersebut, BPBD memanfaatkan armada perahu atau transportasi sungai.
Penggunaan jalur sungai menjadi alternatif ketika akses darat sulit dilalui. Dengan dukungan sarana transportasi tersebut, petugas tetap berupaya membawa bantuan hingga ke masyarakat yang membutuhkan.
Selain mengandalkan armada sendiri, BPBD juga membangun koordinasi lintas sektor dalam proses penyaluran logistik. Kerja sama dilakukan bersama pemerintah kecamatan, TNI/Polri, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak.
“Penyaluran juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diperlukan agar bantuan tetap bisa menjangkau masyarakat meskipun akses darat mengalami kendala,” ungkap Suwalas.
Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk mengatasi hambatan distribusi, terutama ketika kondisi wilayah terdampak menyulitkan mobilitas petugas. Dukungan berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pengiriman kebutuhan darurat.
“Target H-0 hingga H+1 menjadi upaya kami dalam mempercepat respons terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat,” tegasnya.
BPBD Kubar berharap target penyaluran tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dasar sesegera mungkin setelah bencana terjadi. Kecepatan respons, ketepatan pendataan, serta dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan menjangkau warga terdampak.(Adv/Diskominfo Kubar)







