Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) segera ditindaklanjuti. Sementara itu, usulan pemberian insentif bagi guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di sekolah umum masih menunggu kepastian landasan hukum.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan dalam rapat yang membahas mekanisme penyaluran dan penetapan insentif bagi tenaga pendidik honorer maupun guru agama di lingkungan pendidikan Kukar.
Pujianto menegaskan bahwa hak tambahan penghasilan bagi para guru non-ASN akan segera diproses sesuai prosedur yang berlaku agar kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga.
“Untuk pencairan TPP guru non-ASN, insyaallah segera kami proses,” ujar Pujianto, Sabtu (14/11/2026).
Berbeda dengan guru non-ASN daerah, pemberian insentif bagi guru agama Kemenag yang ditugaskan di sekolah-sekolah di bawah koordinasi Disdikbud Kukar memerlukan kajian regulasi secara mendalam. Pemerintah daerah harus memastikan adanya payung hukum yang jelas agar penyaluran anggaran tidak memicu persoalan administrasi maupun temuan hukum di kemudian hari.
“Untuk guru Kemenag yang ditugaskan di sekolah, kami masih menunggu regulasi yang menjadi dasar pemberian insentif,” katanya.
Untuk mempercepat kejelasan aturan tersebut, Disdikbud Kukar akan segera menjalin koordinasi teknis bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kukar guna mengkaji batas kewenangan pemerintah daerah.
“Kami akan berdiskusi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat. Regulasi yang ada harus benar-benar memastikan kebijakan ini memiliki landasan yang jelas,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
