Beranda Daerah Kearifan Adat Jadi Dasar Perlindungan Lingkungan, Pemkab Kubar Susun Inventarisasi

Kearifan Adat Jadi Dasar Perlindungan Lingkungan, Pemkab Kubar Susun Inventarisasi

35
0
BERBAGI
Kegiatan Pendataan dann penyusunan dokumen inventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat

Kutai Barat, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup dengan menginventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat. Pendataan ini diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang menjaga kelestarian alam sekaligus menghormati hak-hak komunitas adat.

Upaya tersebut dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Konsorsium Sempekat Lestari (KSL). Kedua pihak menggelar penyampaian laporan awal penyusunan dokumen inventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, Jumat (13/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat 2 Lantai II Kantor Bappeda Litbang Kutai Barat.

Dalam sambutan tertulis Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, yang dibacakan Plt. Asisten II Kabupaten Kutai Barat, Suwito, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DLH dan Konsorsium Sempekat Lestari atas inisiatif penyusunan dokumen tersebut.

Bupati berharap inventarisasi ini dapat menjadi sumber data dan informasi bagi pemerintah daerah. Hasil pendataan nantinya diharapkan membantu penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan empat hal penting yang perlu diperhatikan selama proses penyusunan dokumen. Pertama, akurasi dan kedalaman data berbasis lapangan. Kedua, penghormatan terhadap hak dan kepemilikan pengetahuan komunitas adat.

“Selanjutnya, hasil inventarisasi perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Penguatan sinergi lintas sektor dan regenerasi juga menjadi perhatian agar pengetahuan tradisional tetap terjaga serta dapat diteruskan kepada generasi berikutnya,”pesannya.

Penggalian informasi diharapkan dilakukan secara langsung dan partisipatif dengan melibatkan ketua adat, kepala adat, serta pelaku budaya di kampung-kampung. Keterlibatan mereka diperlukan agar informasi yang dihimpun sesuai dengan praktik dan pengetahuan yang berkembang di lingkungan masyarakat adat.

Proses pendataan juga harus mengedepankan etika, transparansi, dan persetujuan masyarakat adat. Hal ini penting karena kearifan lokal merupakan bagian dari kekayaan komunal yang memiliki nilai bagi komunitas pemiliknya sehingga perlu dihormati dan dilindungi.

Perhatian terhadap kearifan lokal dinilai semakin penting di tengah perkembangan aktivitas pemanfaatan lahan di Kutai Barat. Bupati turut menyoroti kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang perlu memperhatikan keberadaan serta hak-hak komunitas adat yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena itu, kajian dan masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kegiatan pembangunan dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kepentingan masyarakat adat.

Inventarisasi ini diharapkan menghasilkan dokumentasi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek perencanaan daerah. Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Selain itu, hasil pendataan diharapkan dapat mendukung upaya mitigasi bencana serta menghadapi perubahan iklim. Pengetahuan masyarakat adat mengenai lingkungan di wilayahnya menjadi bagian penting yang perlu dihimpun dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Melalui kerja sama DLH dan Konsorsium Sempekat Lestari, pemerintah daerah berharap proses inventarisasi dapat berjalan dengan memperhatikan hak serta keterlibatan komunitas adat. Data yang tersusun diharapkan memberikan gambaran mengenai nilai-nilai tradisional yang selama ini berkaitan dengan upaya menjaga alam.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap kearifan lokal tidak berhenti sebagai dokumentasi warisan budaya. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat memperoleh tempat dalam kebijakan pembangunan sehingga tradisi masyarakat adat dalam menjaga lingkungan tetap dilestarikan.

Dengan penguatan pendataan dan sinergi berbagai pihak, nilai-nilai kearifan lokal diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.(Adv/Diskominfo Kubar)

Share Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here