Samarinda, Kalimantan Timur – Stabilitas harga beras menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Untuk itu, melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah bersama Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Dalam Negeri menyalurkan beras murah agar harga di pasaran tetap stabil dan terjangkau masyarakat.
Masih berkaitan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, serta sejumlah BUMN pangan seperti Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan Perkebunan Nusantara, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 7.285 kecamatan di 38 provinsi, Sabtu (30/8). Kegiatan ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mendekatkan akses pangan murah langsung ke masyarakat.
Pelaksanaan GPM dipusatkan di Lapangan Kementerian Pertanian, Jakarta, serta berlangsung serentak di 44 titik wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (29/8) mulai pukul 08.00 WIB. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, jauh lebih murah dibanding harga pasaran.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan, tujuan utama GPM adalah menjaga stabilitas harga, menjamin keterjangkauan pangan, serta mengendalikan inflasi nasional.
“Bulog berkomitmen penuh dalam menjalankan fungsi stabilisasi harga dan pasokan pangan. Melalui GPM, masyarakat bisa mengakses beras SPHP dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat daya beli,” ujarnya, Jumat (29/8).
Sebagai upaya menjaga stabilitas, pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP: Rp12.500/kg untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi; Rp13.100/kg untuk Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, serta Kalimantan; dan Rp13.500/kg untuk Maluku dan Papua. Hingga 29 Agustus 2025, Bulog telah menyalurkan 287 ribu ton beras SPHP ke seluruh daerah.
Selain distribusi, Bulog juga membuka layanan aduan publik Bella BULOG di 0811 1967 016 untuk memastikan pengawasan dan transparansi. Dengan demikian, GPM tidak hanya sekadar distribusi pangan murah, tetapi juga instrumen penting untuk menekan gejolak harga, menjaga inflasi, dan memastikan rakyat bisa mendapatkan pangan pokok dengan harga wajar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya, menegaskan stabilitas harga pangan adalah prioritas utama pemerintah.
Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam memantau harga pangan. Ia menyarankan adanya koordinasi intensif melalui forum seperti grup WhatsApp yang diikuti kepala dinas terkait, untuk melaporkan perkembangan harga bahan pokok secara berkala.(AdminPena)
