Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat mengatasi persoalan banjir menahun yang kerap merendam Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan. Sebagai langkah darurat, kedua kepala daerah sepakat memasang pintu air untuk mengendalikan debit banjir di kawasan perbatasan tersebut.
Kesepakatan strategis lintas wilayah ini dirumuskan dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wali Kota Samarinda Andi Harun di Kantor Camat Loa Janan, Sabtu (3/10/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penanganan cepat ini sangat mendesak mengingat banjir telah menjadi persoalan rutin yang dihadapi warga Loa Janan Ulu, terutama saat hujan deras dan air pasang terjadi secara bersamaan.
Dalam kesempatan itu, Aulia menekankan pentingnya langkah mitigasi darurat guna menahan laju volume air sebelum program normalisasi sungai jangka panjang dapat direalisasikan.
“Kita menginginkan agar debit air tidak bertambah lagi ketika nanti curah hujan meningkat,” ujar Aulia.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas daerah serta masukan konstruktif dari Wali Kota Samarinda dalam merumuskan solusi taktis di lapangan.
“Tadi disarankan oleh beliau (Andi Harun), kita akan memasang pintu air sehingga debit air selama Sungai Loa Janan Ulu belum dinormalisasi tidak bertambah dan tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitar,” tambahnya.
Menanggapi langkah tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bahwa penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Selain pemasangan pintu air sebagai solusi jangka pendek, pemerintah tengah mematangkan kajian normalisasi Sungai Loa Janan yang bersentuhan langsung dengan kawasan hilir dan aspek sosial.
“Jalan keluarnya yang pertama terhadap polemik selama ini solusinya adalah pintu air. Nanti kita ke lapangan untuk melihat. Di rencana normalisasi itu, selama belum berfungsi untuk mendukung jalur sungai, maka pintu airnya kita tutup,” jelas Andi.
Ia tak menampik bahwa normalisasi jangka menengah dan panjang memiliki tingkat kompleksitas tersendiri, khususnya terkait masalah sosial seperti relokasi warga di sektor hilir.
“Dalam rencana ini, penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas instansi,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembiayaan fisik, sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) dilibatkan secara teknis. Pembahasan lanjutan dijadwalkan mulai bergulir pada pekan depan dengan Pemprov Kaltim sebagai koordinator utama.(Adv/Diskominfo Kukar)
