Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyepakati percepatan pengoperasian puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Paling lambat akhir tahun 2026, sebanyak 70 dapur SPPG yang telah selesai dibangun ditargetkan beroperasi secara penuh untuk menunjang penyaluran program gizi nasional, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dicapai usai jajaran Pemkab Kukar menerima kunjungan kerja Direktur Manajemen Risiko BGN RI.
“Insyaallah, seluruh dapur SPPG yang sudah terbangun, baik di wilayah 3T maupun aglomerasi, ditargetkan beroperasi paling lambat akhir tahun ini,” ujar Sunggono, Kamis (15/10/2026).
Sunggono menggarisbawahi instruksi tegas dari Kepala BGN terkait moratorium atau penghentian izin pembangunan unit dapur SPPG baru.
Pemerintah pusat menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memverifikasi serta mengaktifkan fasilitas fisik yang sudah telanjur berdiri namun sempat tertahan akibat jeda kebijakan sementara (moratorium).
Dari total 70 dapur SPPG di Kukar yang masuk dalam daftar aktivasi, sebanyak 17 unit berlokasi di wilayah 3T dan 53 unit sisanya berada di kawasan aglomerasi.
“Tidak ada izin untuk membuka SPPG baru. Fokusnya adalah dapur yang sudah selesai dibangun, terverifikasi, dan tercatat dalam portal BGN,” katanya.
Kejelasan operasional dapur SPPG ini dinilai sangat strategis bagi Pemkab Kukar. Kehadiran 17 unit dapur gizi di wilayah 3T diharapkan mampu memangkas hambatan geografis dan keterbatasan aksesibilitas masyarakat pelosok terhadap pemenuhan nutrisi anak.
Saat ini, Pemkab Kukar terus mematangkan tahapan administrasi dan koordinasi bersama BGN guna memastikan seluruh fasilitas yang akan dibuka memenuhi standar operasional dan verifikasi sistem portal BGN.
“Kami berharap, setelah mulai beroperasi, seluruh fasilitas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pemerataan program pemenuhan gizi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
