Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam menjaga kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban kekerasan. Langkah perlindungan privasi ini menjadi aspek krusial dalam setiap proses penanganan dan pendampingan psikologis guna memastikan tumbuh kembang serta masa depan anak tetap terlindungi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Safliansyah, menegaskan bahwa publikasi atau penyampaian informasi terkait kasus yang melibatkan anak wajib mematuhi kode etik serta perlindungan hak privasi secara ketat. Setiap bentuk dokumentasi pelayanan dipastikan menyamarkan wajah dan mengaburkan rincian identitas korban.
“Anak-anak tidak boleh diekspos sembarangan. Bukan berarti kami tidak mau memberikan informasi, tetapi memang ada hal-hal yang harus dilindungi,” ujar Safliansyah, Selasa (3/11/2026).
Guna memberikan penanganan trauma yang tepat, DP3A Kukar mewajibkan seluruh rangkaian asesmen psikologis dilakukan secara tatap muka langsung. Langkah ini diambil karena respons emosional dan trauma pada anak tidak bisa diukur secara optimal jika hanya menggunakan media komunikasi jarak jauh.
Saat ini, DP3A Kukar didukung sekitar 10 tenaga psikolog untuk melayani asesmen mandiri maupun memenuhi permintaan penanganan dari jajaran kepolisian, baik Polres maupun Polsek.
“Kalau menggunakan Zoom dan sebagainya, tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Psikolog harus melihat langsung, termasuk gerak tubuh korban,” katanya.
Selain memperketat kerahasiaan dan metode penanganan, DP3A Kukar kini tengah memetakan rekam kasus dari tahun sebelumnya. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk melihat kecenderungan kasus sekaligus mengukur kecukupan jumlah tenaga psikolog yang ada saat ini.
Jika dari hasil pemetaan menunjukkan adanya lonjakan kasus, DP3A Kukar bersiap menambah alokasi personel psikolog agar pelayanan pendampingan di lapangan tetap berjalan optimal.
“Kami sedang memetakan kasus per kasus dari tahun sebelumnya. Dari situ, akan dievaluasi apakah jumlah tenaga yang ada saat ini sudah cukup atau memang perlu penambahan,” pungkasnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
