Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem BPJS Kesehatan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus aktif kini dapat memperoleh pelayanan medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa harus membawa kartu fisik.
Kebijakan layanan yang lebih praktis ini telah diterapkan secara merata di seluruh puskesmas dan klinik yang mencakup 20 kecamatan di Kukar. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, menjelaskan bahwa proses verifikasi kepesertaan kini dapat dilakukan secara instan oleh petugas melalui pemindaian atau pengecekan NIK.
“Peserta BPJS Kesehatan yang aktif cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan. Tidak perlu lagi membawa kartu fisik,” ujar Ismi Mufiddah, Kamis (12/11/2026).
Melalui mekanisme baru ini, warga yang berobat cukup mendatangi FKTP tempat mereka terdaftar dan memperlihatkan KTP kepada petugas. Jika kondisi pasien memerlukan penanganan medis lanjutan yang tidak dapat ditangani di tingkat pertama, petugas akan langsung menerbitkan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur.
Di sisi lain, Dinkes Kukar juga menaruh perhatian besar terhadap pemerataan cakupan kepesertaan JKN di tengah masyarakat. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan JKN di Kukar telah mencapai angka sekitar 94 persen, sementara sisa sekitar 6 persen lainnya masih dalam proses penyesuaian akibat dinamika perubahan status pekerjaan maupun tingkat kesejahteraan warga.
“Jika desil kesejahteraannya sudah keluar dari kelompok desil 1 sampai 5, kepesertaan PBI JK bisa dinonaktifkan. Kondisi seperti ini yang perlu kita perhatikan dan upayakan untuk ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Ismi memaparkan bahwa pembiayaan JKN di Kukar ditopang oleh berbagai segmen pendanaan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, APBD kabupaten, jalur mandiri, kalangan aparatur sipil negara (ASN), hingga pekerja melalui perusahaan tempat mereka bekerja. Pembaruan data secara berkala terus dilakukan untuk memastikan perlindungan kesehatan warga tetap berkesinambungan.
“Melalui kemudahan layanan cukup menggunakan KTP serta upaya menjaga cakupan kepesertaan JKN, Pemkab Kukar berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata, praktis, dan berkualitas bagi seluruh warga di setiap kecamatan,” tutupnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
