Kutai Barat, Kalimantan Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendorong percepatan rencana revitalisasi Dermaga Melak di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut mengemuka saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, meninjau langsung kondisi dermaga bersama Wakil Bupati Kutai Barat, H. Nanang Adriani, Kamis (12/11/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat kebutuhan pembenahan fasilitas transportasi sungai yang digunakan masyarakat. Sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya peningkatan penerangan, pembangunan kanopi, serta penyediaan fasilitas pendukung guna menunjang keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan di kawasan dermaga.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Rudi Mas’ud turut menerima masukan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengenai kebutuhan pengembangan Dermaga Melak. Berbagai masukan itu menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rencana penataan dan revitalisasi fasilitas transportasi sungai tersebut.
Gubernur menyarankan perangkat daerah terkait melakukan studi banding ke sejumlah pelabuhan yang telah memiliki fasilitas memadai. Kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan referensi mengenai konsep penataan, kebutuhan fasilitas, serta gambaran teknis pembangunan.
Hasil studi banding nantinya dapat menjadi bahan dalam menentukan konsep pengembangan Dermaga Melak. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran agar rencana pembangunan dapat disusun secara terencana dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, menjelaskan bahwa revitalisasi Sungai Mahakam merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kalimantan Timur. Pembenahan infrastruktur transportasi sungai menjadi bagian dari program tersebut, termasuk pengembangan Dermaga Melak.
Ia menyampaikan, kunjungan langsung Gubernur diharapkan memperkuat perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan revitalisasi dermaga. Dengan demikian, rencana pembenahan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
“kewenangan pengelolaan Dermaga Melak telah beralih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak awal 2026. Peralihan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan pengelolaan fasilitas transportasi sungai itu,”ungkapnya.
Meski demikian, keterbatasan personel di tingkat provinsi membuat pelaksanaan pengelolaan sementara masih dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan dermaga selama pelaksanaan tugas terkait.
Pembenahan Dermaga Melak diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat. Penerangan, kanopi, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana revitalisasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti hasil peninjauan. Sinergi kedua pemerintah diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan pengembangan dermaga dengan kewenangan pengelolaannya.
Melalui perencanaan dan penganggaran yang terarah, revitalisasi Dermaga Melak diharapkan dapat direalisasikan sesuai tahapan pembangunan. Pengembangan fasilitas tersebut juga diharapkan menunjang mobilitas masyarakat serta meningkatkan pelayanan transportasi sungai di Kutai Barat.(Adv/Diskominfo Kubar)







