Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa realisasi program rehabilitasi bagi pondok pesantren (ponpes) dan sekolah swasta melalui Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik akan sangat bergantung pada kapasitas kemampuan keuangan daerah. Meskipun alokasi anggaran telah tercantum, peninjauan ulang terhadap prioritas fiskal tetap menjadi acuan utama sebelum dana hibah dapat dicairkan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mendahulukan berbagai kewajiban belanja wajib. Hal ini meliputi belanja operasional pemerintahan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kebutuhan penunjang pelayanan dasar masyarakat lainnya.
“Walaupun sudah ada hibah yang tercantum dalam anggaran, realisasinya tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kewajiban belanja lainnya juga harus dipenuhi, sehingga untuk waktu penyalurannya belum bisa kami pastikan,” ujar Fathul, Senin (9/11/2026).
Kendati jadwal pencairan masih bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi kas daerah, Pemkab Kukar tetap membuka ruang pengajuan bagi lembaga pendidikan mandiri. Namun, mekanisme penyaluran tidak menggunakan pola pembagian rata atau nominal seragam. Setiap yayasan diwajibkan menyusun proposal lengkap yang memuat legalitas badan hukum, susunan pengurus, surat domisili, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Langkah verifikasi ketat ini diterapkan agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar menyasar titik kerusakan atau kebutuhan rehabilitasi yang paling mendesak di lapangan.
“Tidak ada ketentuan bahwa semua lembaga harus menerima bantuan dengan nominal yang sama. Kami melihat apa yang diajukan dalam proposal, karena kebutuhan rehabilitasi setiap sekolah maupun pondok pesantren berbeda,” katanya.
Melalui pendekatan berbasis kebutuhan riil dan pertimbangan kemampuan fiskal tersebut, pemerintah berharap program dukungan sarana dan prasarana pendidikan ini dapat berjalan efektif, adil, serta tepat sasaran di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah.
“Karena itu, kami meminta mereka menyampaikan proposal agar pemerintah bisa melihat kebutuhan sebenarnya, termasuk pekerjaan apa yang harus dilakukan dan berapa anggaran yang diperlukan,” tutupnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
