Beranda Daerah Jamin Hak Kependudukan dan Pendidikan, Kukar Siapkan Perwalian bagi 20 Anak Terlantar

Jamin Hak Kependudukan dan Pendidikan, Kukar Siapkan Perwalian bagi 20 Anak Terlantar

31
0
BERBAGI
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menunjukkan dokumen kesepakatan bersama tentang pemenuhan hak anak terlantar di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terkait pemenuhan hak anak-anak terlantar. Penandatanganan kesepakatan strategis daerah tersebut digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).

Langkah kolaboratif ini ditempuh menyusul masih tingginya angka anak terlantar atau kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara fisik, mental, maupun sosial.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, jumlah anak terlantar usia 0–21 tahun menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Tercatat sebanyak 7.631 anak pada tahun 2023, sempat menurun menjadi 6.448 anak pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat mencapai 7.723 anak pada tahun 2025.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) langsung menggulirkan kerja sama perwalian anak bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebagai program prioritas daerah.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa program perwalian anak bertujuan memastikan setiap anak terlantar memiliki orang tua asuh atau wali sah yang dapat mengayomi dan menjamin masa depan mereka.

“Perwalian anak ini merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara karena kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kutai Kartanegara itu memiliki orang tua asuh, memiliki keluarga yang bisa mengayomi mereka untuk mereka mendapatkan hak-hak mereka selaku warga negara, selaku anak,” ujar Aulia.

Pada tahap awal, Pemkab Kukar telah menyerahkan penetapan perwalian untuk lima anak dan segera menyusul 15 anak berikutnya. Aulia pun mengajak warga Kukar yang memiliki kemampuan finansial maupun sosial untuk membuka diri menjadi orang tua wali.

>”Kami juga mengimbau kepada seluruh warga Kutai Kartanegara yang memiliki kemampuan untuk bisa membuka diri menjadi wali yang bisa menampung anak-anak ini untuk mendapatkan hak-hak mereka dan masa depan mereka,” katanya.

Untuk mempercepat proses legalitas dan pendataan di lapangan, Pemkab Kukar mengoptimalkan basis data dari Dinas Sosial dengan pendampingan Kejari Kukar serta Pengadilan Agama. Penataan legalitas perwalian ini menjadi pintu masuk utama agar anak-anak rentan memperoleh identitas kependudukan yang sah.

“Harapan kita proses administrasi ini berjalan dengan baik sehingga secara prinsip nantinya anak-anak ini bisa mendapatkan hak-hak mereka, kependudukan. Dengan mendapatkan hak-hak kependudukan, maka hak-hak lainnya secara otomatis akan terikuti, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,” tutupnya.(Adv/Prokom Kukar)

Share Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here