Balikpapan, Kalimantan Timur – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat tahun 2026 di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (7/10/2026). Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur tersebut membahas penguatan sinergi lintas sektoral dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta upaya menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan energi di wilayah Kalimantan Timur.
Rapat dihadiri Irdam VI/Mulawarman selaku pejabat tertua yang hadir mewakili Pangdam VI/Mulawarman, unsur Forkopimda Provinsi Kaltim, PJU jajaran Kodam VI/Mulawarman, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah stakeholder terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, PLN dan BMKG Balikpapan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh unsur yang terlibat dalam rapat Forkopimda. Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, khususnya dampak kekeringan dan karhutla yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, kualitas lingkungan, hingga ketahanan energi.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penguatan satu data, satu komando koordinasi, respons cepat, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, pada Oktober tercatat 871 titik hotspot dan 5 titik fire spot. Dampak karhutla turut berpengaruh terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, dengan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai 13.086 kasus dan diare sebanyak 35.105 kasus.
Selain karhutla, rapat juga membahas persoalan ketersediaan air bersih dan ketahanan energi. Saat ini masih terdapat 36 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik, sementara sistem kelistrikan menghadapi defisit sekitar -164 MW yang berpotensi menyebabkan pemadaman bergilir.
Di sektor BBM, konsumsi Pertalite mengalami peningkatan hingga 87 persen, sedangkan penggunaan Pertamax turun sekitar 21,9 persen. Sementara itu, ketersediaan LPG 3 kilogram menjadi perhatian khusus agar pasokan tetap terjamin hingga di pangkalan resmi.
Dari sisi kesiapsiagaan penanganan karhutla, Kodam VI/Mulawarman menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penambahan embung di setiap wilayah, penambahan unit pemadam kebakaran, serta penguatan regulasi berupa larangan pembakaran lahan dalam kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat.
Kodam VI/Mulawarman juga mendorong peningkatan akses jalan melalui pembangunan jalan yang diperkeras di wilayah rawan dan terdampak karhutla. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun rencana kontinjensi bencana sesuai tipologi ancaman di masing-masing wilayah, sehingga setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, terukur dan terpadu.
Rapat turut menyoroti dampak fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan perkiraan, hujan di wilayah Kaltim diprediksi mulai turun pada akhir Oktober ini. Meski demikian, seluruh stakeholder diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pasokan energi tetap aman selama periode kekeringan berlangsung.
Rangkaian kegiatan diisi dengan paparan dari unsur terkait, sesi tanya jawab, serta penandatanganan MoU pembangunan fasilitas infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kodam VI/Mulawarman.
Melalui forum tersebut, Forkopimda Kaltim menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dan langkah bersama dalam menjaga keamanan, kesehatan masyarakat, ketahanan energi serta keberlangsungan aktivitas masyarakat di tengah ancaman karhutla dan dampak perubahan kondisi cuaca.(AdminPena)
Sumber: Pendam VI/Mlw.
