Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mempercepat pemulihan pascakebakaran di kawasan Jalan Alimuddin, Kelurahan Melayu, Tenggarong. Selain menyalurkan bantuan fisik, pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada pendampingan psikologis warga serta evaluasi tata ruang permukiman padat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, didampingi Ketua TP PKK Kukar Andi Deezca Pravidhia, memantau langsung kondisi posko bencana, dapur umum, serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak, Kamis (8/10/2026).
Aulia menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga pemulihan kondisi emosional 75 Kepala Keluarga (KK) yang kehilangan tempat tinggal.
“Kita tidak hanya melakukan recovery dari perspektif fisik, tetapi juga harus melihat kondisi psikis masyarakat. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan semuanya dapat terkelola dengan baik,” ujar Aulia.
Guna memastikan aktivitas harian warga tetap berjalan, penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lapangan, seperti perlengkapan sekolah, peralatan kerja, hingga alat memasak yang disalurkan melalui kolaborasi bersama Baznas Kukar.
“Kalau bahan baku makanan banyak tetapi peralatan memasaknya tidak ada, tentu bahan makanan tersebut tidak bisa diolah dengan baik. Karena itu, bantuan kita sesuaikan dengan kebutuhan warga,” katanya.
Peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk ini turut menjadi bahan evaluasi serius Pemkab Kukar. Terbatasnya jalan masuk dan sulitnya titik pasokan air membuat proses pemadaman oleh armada Damkar memakan waktu hingga sekitar dua jam.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kukar berencana mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana RT pada tahun mendatang untuk memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana skala lingkungan.
“Kita akan melihat kebutuhan masing-masing RT, tidak semuanya sama. Kalau bisa ditangani melalui dana RT, kita akan optimalkan pembiayaan tersebut untuk mengatasi persoalan ketersediaan air dan kebutuhan penanganan kebencanaan di lingkungan,” ucapnya.
Penanganan dampak kebakaran ini dirancang dalam beberapa tahapan penanganan. Untuk jangka pendek, pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan operasional dapur umum yang dikelola BPBD, Damkar, serta para relawan.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah daerah bersiap mengkaji pembenahan tata ruang di kawasan permukiman padat guna mempermudah akses mitigasi di masa mendatang.
“Jangka pendek kita memastikan aktivitas sehari-hari warga tidak terganggu. Untuk jangka menengah dan panjang, kita berusaha melakukan recovery sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk menata kawasan agar apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari, penanganannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya,” tutupnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
