Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melontarkan catatan penting mengenai postur keuangan daerah saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kukar. Di tengah konsolidasi politik tersebut, ia secara terbuka menyoroti kerentanan fiskal Kukar yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat.
Acara pengukuhan yang digelar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (28/10/2026), dimanfaatkan oleh Bupati Aulia untuk mengajak seluruh kekuatan partai politik agar bersama-sama memikirkan strategi jangka panjang penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam arahannya, Aulia tidak menampik bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar saat ini masih sangat bertumpu pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan sokongan finansial dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai membuat ruang gerak fiskal daerah rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional.
“Kita belum bisa berdiri dengan kaki sendiri karena masih bergantung pada dana bagi hasil dan transfer keuangan dari pemerintah pusat,” ungkap Aulia.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penyusunan arah kebijakan pembangunan ke depan tidak boleh lagi berjalan di zona nyaman. Parlemen dan partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama mengawal terobosan ekonomi daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kukar tengah memacu peningkatan PAD melalui optimalisasi sektor-sektor strategis, seperti pengelolaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang dimotori oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Aulia meyakini, dengan tata kelola profesional dan dukungan politik yang solid dari berbagai pihak, termasuk PKB, potensi besar yang dimiliki Kukar dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan mandiri yang berkelanjutan.
“Kami yakin, dengan dukungan PKB dan kerja sama semua pihak, kemandirian fiskal Kukar bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan,” katanya.
Menutup rangkaian kegiatan, Bupati Aulia menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus DPC PKB Kukar yang baru dikukuhkan.
“Saya berharap sinergi antara eksekutif dan unsur partai politik dapat terus dirawat demi mewujudkan kemakmuran dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” tutupnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
