Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyambut kedatangan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah untuk meninjau langsung rencana penataan kawasan permukiman dan bantaran sungai di Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Kunjungan lapangan yang turut meninjau titik relokasi di Desa Jongkang, Loa Kulu, serta jalur hijau Jalan Kartini ini merupakan tindak lanjut atas proposal penataan perkotaan yang sebelumnya telah dipaparkan langsung ke Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia mengatakan bahwa penataan kawasan perkotaan Tenggarong yang menjadi etalase utama Kukar harus dilakukan secara komprehensif tanpa mengabaikan pembangunan di kecamatan lainnya.
Pemerintah Kabupaten Kukar menyiapkan skema relokasi bagi sekitar 150 hingga 216 kepala keluarga yang selama ini bermukim di bantaran sungai. Lokasi penempatan baru telah disiapkan di kawasan Mangkrawang dan Jongkang dengan wujud hunian berupa rumah tapak tipe 36 yang layak huni.
Dirinya menekankan pentingnya pendekatan yang humanis agar proses penataan tidak merugikan masyarakat. Ia juga berkaca pada pengalaman penataan pinggiran Sungai Mahakam di masa lalu agar kendala serupa tidak terulang kembali.
“Kawan-kawan di Perkim sudah cukup jauh berdiskusi, kita berusaha sehumanis mungkin untuk melakukan proses penataan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sekali lagi oleh proses penataan ini,” Kata Aulia.
Lebih lanjut, pemindahan ini diiringi dengan sinkronisasi kewenangan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan pengerukan dan pemasangan turap, sehingga fungsi pengendalian banjir di Tenggarong dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah juga mengimbau warga agar tidak panik karena seluruh aspek legalitas dan sumber penghidupan akan diakomodasi melalui formulasi terbaik.
“Himbauan kita teman-teman yang akan direlokasi sekali lagi jangan panik ya, tetap kita bisa bekerjasama dengan baik karena kita berusaha untuk tidak menghilangkan hak teman-teman, baik itu hak-hak yang hari ini terkait dengan usahanya, terkait dengan tempat tinggalnya,” ujarnya.
Menanggapi proposal tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah memberikan apresiasi tinggi dan mendorong langkah strategis jangka panjang untuk mengurai kawasan permukiman padat yang berisiko kumuh dan menjadi sumber penyakit. Wamen PKP mengusulkan penyediaan lahan sekitar 400 hektar untuk membangun kawasan “kota mini” baru di sekitar Tenggarong.
Kawasan mandiri ini diproyeksikan tidak hanya menampung fungsi perumahan terjangkau, tetapi juga dikembangkan untuk sektor ekonomi kreatif, ruang publik, hingga fasilitas penunjang aktivitas generasi muda.
“Tadi kami mengusulkan agar Tenggarong menyiapkan satu kota mini ya di sekitarnya untuk mengabsorpsi kawasan-kawasan yang sangat padat dan karena kadang sangat padat itu jadi tidak sehat,” tutur Fahri Hamzah.
Fahri menambahkan, proposal dari daerah saat ini sudah cukup siap dan terbuka peluang untuk dimasukkan dalam usulan anggaran perubahan mendatang.
Transformasi penataan kawasan ini sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Gerakan Indonesia Asri mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah di seluruh penjuru nusantara.
“Dan saya kira itulah pola umum yang Bapak Presiden arahkan supaya di seluruh Indonesia ini ada gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah,” tutupnya.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk mengubah paradigma tata kota masa lalu, di mana sungai kini diposisikan kembali sebagai halaman depan yang bersih dan asri, bukan lagi bagian belakang yang tertutup dan rentan terhadap polusi. Melalui sinergi ini, Tenggarong diharapkan tidak hanya dikenal sebagai pusat wilayah pertambangan, tetapi juga bertransformasi menjadi kota wisata unggulan yang sehat dan beradab di Pulau Kalimantan.(Adv/Prokom Kukar)
