Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri secara resmi melantik 35 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jumat (6/11/2026).
Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama termasuk posisi staf ahli, bidang keluarga berencana, dan sekretaris dewan (sekwan) serta lima pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas.
Dalam arahannya, Bupati Aulia mengatakan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial pengisian jabatan, melainkan amanah besar untuk menggerakkan roda organisasi demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan adaptasi cepat tanpa mengulur waktu.
“Amanah yang diberikan kepada bapak ibu sekalian itu hanya akan menjadi sebuah jabatan kosong belaka ketika bapak ibu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” kata Aulia di hadapan para pejabat yang hadir.
Bupati Aulia juga menginstruksikan agar proses serah terima jabatan untuk pejabat eselon dua dan tiga dapat diselesaikan paling lambat hari Senin mendatang. Langkah cepat ini diperlukan mengingat pemkab saat ini dihadapkan pada persiapan krusial penyusunan dan finalisasi anggaran tahun 2027, yang harus selaras dengan visi misi besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman Terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia menyoroti hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar yang berada di angka 64 persen. Menurutnya, angka ini bukan untuk ditanggapi secara defensif, tetapi sebagai bahan refleksi mendalam mengenai hambatan komunikasi pemerintah kepada publik.
Ia menilai, sebagian masyarakat merasa visi misi Kukar Idaman Terbaik belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal akibat keterbatasan pembiayaan daerah. Namun, masalah utama yang kerap dikeluhkan publik adalah minimnya kehadiran dan komunikasi aparatur pemerintah dalam menjelaskan kendala yang dihadapi di lapangan.
Dirinya juga turut memberikan contoh dari evaluasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan catatan dan diskusinya bersama peneliti, penurunan kepuasan publik terhadap tata kelola program kerap kali bukan disebabkan oleh kebijakannya, melainkan kendala komunikasi dan tata kelola di tingkat bawah yang memicu distorsi informasi di tengah masyarakat.
“Jawabannya ternyata bukan pada kebijakan yang membuat masyarakat tidak puas, akan tetapi ada di tata kelolanya. Narasi-narasi seperti inilah yang menurut hemat kami yang harus kita bangun, yang harus tersampaikan kepada masyarakat tentang kondisi yang kita alami hari ini,” ujarnya.
Menyoroti kelemahan pencitraan pemerintah saat ini, Bupati Aulia dengan tegas menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk bersikap terbuka dan bersahabat dengan media (media friendly). Ia melarang keras adanya pejabat atau instansi yang menghindari wartawan.
Bupati menekankan bahwa era birokrasi saat ini bagaikan berada di dalam akuarium, di mana segala aktivitas dan kinerja aparatur transparan serta dapat diawasi langsung oleh publik. Oleh karena itu, setiap OPD diwajibkan memproduksi minimal dua pemberitaan setiap pekannya guna menyampaikan transparansi program kerja kepada masyarakat.
“Bapak ibu harus media friendly, bapak ibu bukan jamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan, bernarasi yang baik, narasi akan baik kalau kita punya datanya. Saya tidak ingin ada organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah kabupaten kukar yang itu malah menghindari media,” tuturnya.
Menutup arahannya, Bupati berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu membangun kerja sama tim yang solid (super team).
“Dengan kolaborasi yang baik, saya optimistis Pemkab Kukar tetap dapat menghadirkan pelayanan publik yang maksimal dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat luas di tengah berbagai keterbatasan fiskal yang ada,” tutupnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
